Pemprov Sulteng Perjuangkan Optimalisasi Formula DBH Nikel dari Sektor Hilirisasi Industri
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong revisi formula Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan nikel ke pemerintah pusat agar daerah penghasil dan pengolah mendapatkan porsi fiskal yang proporsional dengan aktivitas hilirisasi.
Penerbit: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama perwakilan asosiasi pertambangan daerah terus mengawal pembahasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan mineral dan batubara di tingkat nasional.
Sulawesi Tengah yang saat ini telah ditetapkan sebagai daerah pengolah utama nikel nasional melalui penetapan regulasi ESDM memandang bahwa skema pembagian pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan royalti perlu mengakomodasi nilai tambah dari produk olahan nikel, bukan semata dihitung dari tarif bijih mentah di mulut tambang.